Masalah Freeport vs Pemerintah | BisnisAbiz

Selasa, 28 Februari 2017

Masalah Freeport vs Pemerintah


tambang freeport Indonesia

Mau tahu gan tentang freeport vs pemerintah ? yuuk cekidot! ;) pada dasarnya masalah ini sudah ada sejak lama! bahkan di era SBY ! pada intinya masalah ini adalah tentang pembagian jatah yang adil! karena beberapa pengamat sering mengatakan bahwa hasil yang di berikan freeport itu tidak adil, dan hanya 1% saja dari total profit! beberapa pihak juga mengatakan bahwa dengan melakukan negosiasi di harapkan pemerintah bisa mendapatkan persentase yang lebih! Tujuannya adalah agar pendapatan Indonesia bisa menjadi lebih baik!  

kalau saya lihat dari beberapa media, ada tiga poin penting yang pemerintah inginkan! antara lain, peningkatan persentase pajak, jumlah tenaga kerja di freeport lebih di tingkatkan, dan yang ketiga adalah, penggunaan kompenen atau produk lokal! 

Untuk point kedua, yaitu peningkatan tenaga kerja, saya pikir freeport bisa saja melakukan hal tersebut! akan tetapi untuk point pajak, dan penggunaan komponen dalam negeri! saya pikir hal tersebut tidak akan mudah! mungkin untuk menggunakan produk lokal, bisa saja di lakukan, selama standar kualitas sesuai dengan standar freeport! 

Tapi kalau untuk izin usaha pastinya freeport akan merasa keberatan! awal kontrak freeport adalah (KK) kontrak karya! dan pemerintah ingin mengubah kontrak tersebut menjadi IUPK! letak perbedaan 2 izin ini adalah antara Kontrak dan Izin! Kontrak artinya pemerintah memberikan lahan, Freeport yang mengolah i.e setara! sementara Izin artinya adalah, freeport harus mengikuti aturan main pemerintah Indonesia! i.e aturan bisa berubah! di situlah freeport merasa keberatan! 

Kalau kita berbicara tentang bisnis tambang, biasanya hal ini akan selalu terjadi! dan biasanya pengolah akan selalu minta KK bukan IUPK anda bisa lihat film Gold RUsh di Discovery Channel! karena kalau KK, penambang mempunyai hak lebih besar! artinya mereka dapat emas berapa itu reward mereka! karena risknya kan lebih besar mereka! sementara kalau IUPK aturan mainnya pasti lebih detail! karena aturan tersebut pun, baru di buat oleh pemerintah! 😎 tapi emang udah planing pemerintah, bahwa bisnis tambang dan seputarnya harus di kuasai oleh negara! 

Kalau di lihat dari sisi pebisnis! aturan IUPK memang sangat tidak menguntungkan! karena pasti lebih rumit and ngejelimet! anda bisa lihat aturan IUPK di hukumpertambangandotcom! dan sekilas saya baca aturan main IUPK , saya sudah bisa melihat bahwa hal tersebut tidak terlalu menguntungkan! 😎  jadi tidak heran Jika PT freeport langsung ngambek! dan menghentikan kegiatan operasional mereka! memang tidak bisa di salahkan jika PT freeport akan hengkang dan tidak beroperasi lagi! dan hal tersebut bisa saja terjadi! 

TAPI! untuk long term atau jangka panjang! Pemerintah sudah melakukan hal yang benar! karena biar bagaimana pun PT freeport adalah orang asing! 😎 artinya gan! Tragedi LUMPUR LAPINDO 2 bisa saja terjadi di tanah PAPUA! dan kalau hal tersebut terulang kembali, sudah pasti pemerintah yang akan menangani masalah tersebut! sementara freeport bisa saja hengkang! 😎 itu artinya sebelum hal tersebut terjadi mendingan di hentikan! 😎 

Seperti kita ketahui semua, bahwa lokasi bekas penambangan! pasti ada efek negatif! terlebih jika area pertambangan tersebut di eksplorasi dalam jumlah yang massal! ada kemungkinan risiko terjadi kerusakan lingkungan sangat rentan! jadi tidak heran jika pemerintah mulai bertindak agresif! yaitu dengan me nasionalisasikan industri tambang! yep! inti dari IUPK adalah, ujung ujungnya nanti perusahaan freeport tersebut akan jadi milik negara! karena negara mana pun mengeluarkan izin tambang itu harus rumit! 

Setidaknya tidak boleh orang asing explore sembarangan! terutama untuk produk tambang yang tidak layak! sebut saja batu bara! sekilonya berapa, rusaknya seumur hidup! 😎 makanya tidak heran jika komoditi batu bara Indonesia paling hot! karena negara waras mana pun pasti lebih suka impor batu bara! ketimbang merusak tanahnya sendiri!  contoh yang sudah jelas adalah Lumpur Lapindo! 

Bagaimana Jika PT Freeport Hengkang dari Indonesia ? well, kalau menurut saya pribadi hal tersebut tidak akan menjadi masalah besar! lagian saya yakin orang papua kan bisa nambang emas! kalau freeport hengkang, orang papua saja yang nambang emas! minimal untung sendiri kalau rusak tanggung sendiri! dari pada nambang orang lain lalu rusak yang nanggung masyarakat papua! pastinya itu lebih rugi! atau mendingan sama sekali tidak usah di tambang! 😎

Pesan moral dari artikel ini adalah! Namanya area pertambangan, setelah di tambang 99% sudah pasti rusak! syukur syukur tidak ada pencemaran! nah kalau orang asing dapat untung, sementara yang menikmati kerusakan masyarakat sekitar! sudah barang tentu bisnis tersebut di nilai tidak layak! jadi kenapa gak negara aja atau masyarakat sekitar yang mengelola(di nasionalisasi kan)! minimal, nambang sendiri, untung sendiri, tanggung risiko sendiri! dan kalau rusak harus di perbaiki! minimal pemerintah sudah pasti harus Nanggung! dan tidak bisa lari(kalau terjadi apa apa)! jadi tidak heran jika saat ini negara mulai melakukan nasionalisasi industri tambang! karena sudah terbukti pada tragedi lapindo! tidak ada bentuk pertanggung jawaban dari pihak swasta atau pun asing! dari situlah aturan main baru, industri tambang muncul! 😎
Ditulis oleh: Bisnis dan peluang usaha BisnisAbiz Updated at : 13.02
© BisnisAbiz